the-aquarama.com

– Berikut kumpulan contoh soal tes PPS Pilkada 2024, lengkap dengan kunci jawabannya yang bisa dijadikan latihan sebelum menghadapi ujian yang sesungguhnya.

Tes PPS untuk Pilkada 2024 ini dijadwalkan akan dilaksanakan pada 15-18 Mei 2024.

Ujian tulis dilaksanakan menggunakan sistem soal CAT atau Computer Assisted Test.

Tujuan dari pelaksanaan ujian tulis tak lain untuk mengetahui wawasan pelamar seputar Pemilu dan Pilkada di Indonesia.

Mengingat jadwal tes PPS Pilkada 2024 yang semakin dekat, para pendaftar sebaiknya melakukan persiapan.

Misalnya dengan mempelajari contoh soal dan berlatih mengerjakan contoh soal PPS Pilkada 2024.

Namun perlu diingat, ini hanyalah contoh soal tes PPS Pilkada 2024, sehingga sangat mungkin berbeda dengan soal yang asli.

Baca Juga: 50 Contoh Soal Tes Rekrutmen BUMN 2024, Beserta Kunci Jawabannya

1. Untuk dapat terdaftar dalam Daftar Pemilih, seseorang harus memenuhi persyaratan berikut, kecuali...

a. Berusia minimal 17 tahun
b. Berusia kurang dari 17 tahun tapi sudah pernah menikah
c. Terdaftar di BPJS Kesehatan
d. Warga Negara Indonesia
e. Berdomisili minimal 6 bulan sebelum DPS diumumkan

Kunci Jawaban: C

2. Tindak lanjut PPS terkait dengan temuan dan laporan kesengajaan atau kelalaian pelaksanaan kampanye di tingkat desa/kelurahan di antaranya adalah...

a. Melaporkan kepada PPK dalam hal ditemukan adanya bukti yang cukup tentang pelanggaran pelaksanaan kampanye Pemilu
b. Melarang pelaksanaan kampanye Pemilu
c. Melarang peserta Pemilu yang bersangkutan untuk mengikuti kampanye Pemilu berikutnya
d. Menghentikan pelaksanaan kampanye peserta Pemilu yang bersangkutan yang terjadwal pada hari itu
e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: D

3. Berikut contoh pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, kecuali...

a. Anggota Panwas membiarkan pelanggaran hukum yang dilakukan anggota KPU
b. Melakukan Tindakan yang melampaui batas wewenang
c. Memiliki keberpihakan terhadap salah satu peserta Pemilu
d. Mengeluarkan pendapat yang mendukung salah satu peserta Pemilu
e. Tidak memberitahukan pilihannya kepada orang lain

Kunci Jawaban: E

4. UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu terakhir diubah dengan ketentuan berupa...

a. Perpu Nomor 1 Tahun 2020
b. Perpu Nomor 2 Tahun 2022
c. Perpu Nomor 1 Tahun 2022
d. UU Nomor 1 Tahun 2022
e. UU Nomor 2 Tahun 2022

Kunci Jawaban: C

5. Siapakah yang berhak menandatangani dokumen Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan DPS hasil perbaikan..

a. Ketua KPPS
b. Ketua PPS
c. Ketua PPK
d. Ketua KPU kabupaten/kota
e. Ketua KPU Provinsi

Kunci Jawaban: B

6. Calon anggota peserta Pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye kepada...

a. KPU
b. KPU Provinsi
c. KPU melalui KPU provinsi
d. KPU kabupaten/kota
e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: D

7. Peserta Pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye Pemilu yang berasal dari...

a. Pihak asing
b. Pemerintah, Pemerintah Daerah
c. BUMN dan BUMD
d. Pemerintah Desa dan Badan Usaha Milik Desa
e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

8. Berikut ini adalah hal-hal yang tercantum dalam kartu pemilih, di antaranya adalah...

a. Nomor Induk Kependudukan
b. Nama lengkap pemilih
c. Jenis kelamin dan tempat tanggal lahir
d. Alamat domisili pemilih
e. Semua jawaban benar

Kunci Jawaban: E

9. Berapakah jumlah anggota KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota, PPK, PPS, dan KPPS...

a. 9-7-5-5-3-7
b. 7-5-3-5-3-5
c. 7-5-5-5-3-7
d. 5-5-3-5-3-7
e. 5-5-5-3-1-7

Kunci Jawaban: C

10. Anggota PPK dan PPS dilantik oleh...

a. KPU
b. KPU provinsi
c. KPU kabupaten/kota
d. Bupati/walikota
e. Camat

Kunci Jawaban: C

11. Setelah memperbaiki dan mengumumkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), kegiatan PPS ialah...

a. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap
b. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
c. Menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara (DPS)
d. Menentukan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS)
e. Menyampaikan DPS akhir kepada KPU melalui PPK

Kunci Jawaban: E

12. Berapa jumlah anggota PPS di setiap kelurahan/desa...

a. 9 orang
b. 11 orang
c. 7 orang
d. 3 orang
e. 4 orang

Kunci Jawaban: D

13. Berikut sejumlah syarat menjadi anggota PPS kecuali...

a. Warga Negara Indonesia
b. Berusia paling rendah 22 tahun
c. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil
d. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat
e. Tidak menjadi anggota partai politik

Kunci Jawaban: B

14. Berikut ini syarat menjadi Pantarlih Pemilu 2024, kecuali...

a. Berusia paling rendah 17 tahun
b. Berdomisili di wilayah kerja Pantarlih
c. Mampu secara jasmani dan rohani
d. Minimal lulusan SMA/sederajat
e. Menjadi anggota partai politik peserta Pemilu 2024

Kunci Jawaban: E

15. Pelantikan KPU provinsi dilakukan oleh...

a. Menteri Dalam Negeri
b. Gubernur
c. Ketua DPRD provinsi
d. KPU
e. Ketua Pengadilan

Kunci Jawaban: D

16. DKPP memberikan sanksi kepada setiap Penyelenggara Pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah....

a. Teguran tertulis
b. Peringatan Keras
c. Pemberhentian Sementara
d. Pemberhentian Tetap
e. Pemberhentian tetap dan denda

Kunci Jawaban: D

17. Berikut ini adalah prinsip penyelenggara pemilu sesuai pasal 2 UU No 7 tahun 2017 kecuali...

a. Profesional
b. Independen
c. Mandiri
d. Akuntabel
e. Kredibel

Kunci Jawaban: B

18. Agar pemilu dapat terwujud secara ideal dibutuhkan beberapa persyaratan ....

a. Adanya kebebasan untuk mengetahui dan memperbincangkan pilihan
b. Adanya pemerataan bobot suara semua rakyat
c. Adanya lembaga pengawas pemilu yang mandiri
d. Adanya kebebasan untuk memilih
e. Adanya prosedur pencoblosan dan penghitungan surat suara serta pelaporan hasil penghitungan suara secara akurat.

Kunci Jawaban: E

19. Jumlah PPS tingkat kelurahan/desa sesuai dengan UU Pemilu dan UU Pilkada berjumlah banyak...

a. 1
b. 2
c. 3
d. 4

Kunci Jawaban: C

20. Berdasarkan UU No.7 Tahun 2017, tahapan penyelenggara pemilu dimulai paling lambat sebelum pelaksanaan hari pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan....

a. 10 Bulan
b. 20 Bulan
c. 15 Bulan
d. 5 Bulan

Kunci Jawaban: B

21. Berikut ini adalah pihak-pihak yang dapat melaporkan terjadinya pelanggaran pemilu,kecuali ....

a Pengawas TPS
b. Peserta Pemilu
c. Bawaslu Kabupaten/Kota
d. Tni/Polri

Kunci Jawaban: D

22. Panitia Pemilihan Suara (PPS) dibentuk dan dibubarkan pada saat menjelang berlangsung dan selesainya penyelenggaraan di tingkat desa yakni ....

a. 1 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
b. 8 bulan sebelum dan 6 bulan setelah hari pemungutan suara
c. 6 bulan sebelum dan 1 bulan setelah hari pemungutan suara
d. 6 bulan sebelum dan 2 bulan setelah hari pemungutan suara
e. 8 bulan sebelum dan 3 bulan setelah hari pemungutan suara

Kunci Jawaban: D

23. Berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pelaksanaan Pemungutan Suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati pada tahun 2024 dilakukan pada tanggal...

a. 17 November 2024
b. 20 November 2024
c. 27 November 2024
d. 27 Desember 2024
e. 20 Oktober 2024

Kunci Jawaban: C

24. Peraturan terkait dengan ketentuan penundaan pemilu Kepala Daerah diatur oleh….

a. UU No. 22 Tahun 2007
b. PP 6 Tahun 2005 jo. PP 17 Tahun 2005
c. PP 6 Tahun 2005
d. UU No. 32 Tahun 2004
e. UU No. 21 Tahun 2007

Kunci Jawaban: B

25. Sesuai Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024, pendaftaran pencalonan perseorangan atau jalur independen berakhir pada ...

a. 5 Mei 2024
b. 19 Agustus 2024
c. 5 Agustus 2024
d. 24 Agustus 2024
e. 27 Agustus 2024

Kunci Jawaban: B

26. Mengacu data KPU, pilkada serentak tahun ini akan digelar di ... daerah di seluruh Indonesia.

a. 557
b. 567
c. 575
d. 545
e. 554

Kunci Jawaban: D

27. Pilkada 2024 akan dilaksanakan di ... provinsi.

a. 38
b. 37
c. 36
d. 35
e. 34

Kunci Jawaban: B

28. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Kunci Jawaban: A

29. Lembaga apakah yang melaksanakan audit laporan dana kampanye ...

a. KPK
b. BPK
c. BPKP
d. PPATK
e. Kantor Akuntan Publik

Kunci Jawaban: E

30. Daftar Pemilih Tetap ditetapkan oleh....

a. KPPS
b. PPS
c. PPK
d. KPU Kabupaten
e. KPU Prov

Kunci Jawaban: D

Baca Juga: 40 Contoh Soal Trial Test BUMN 2024, Beserta Kunci Jawabannya! 

31. Intitusi-Institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah...

a. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS ,PPLN, KPPS, KPPSLN.
b. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS
c. KPU Kabupaten/Kota, Panitiaa Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, KPPS.
d. Panitia Pemilihan Indonesia, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN
e. KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Pemantau Pemilu

Kunci Jawaban: A

32. Di bawah ini merupakan tugas PPS Pilkada 2024, kecuali ...

a. Mengangkat dan melakukan bimbingan ke Pantarlih
b. Merekrut KPPS
c. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih
d. Mengumumkan daftar pemilih
e. Membentuk PPK

Kunci Jawaban: E

33. Apabila sebuah parpol pengusung calon pasangan dalam Pemilu Kepala Daerah mengajukan lebih dari satu pasangan calon di mana dokumen pencalonan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris parpol yang sama, menurut UU 32 Tahun 2004 maka?

a. Pada saat pendaftaran langsung ditolak
b. Pada saat pendaftaran ditolak, dan tidak boleh mengajukan calon pasangan baru
c. Pada saat pendaftaran diterima, lalu angkatan di DPP
d. Tergantung rapat pleno KPU Provinsi atau Kabupaten/Kota
e. Pada saat pendaftaran diterima, setelah masa perbaikan diminta melakukan perbaikan

Kunci Jawaban: A

34. Anggota KPU Kabupaten/Kota wajib mematuhi kode etik yang disusun dan disetujui bersama oleh :

a. Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Kehormatan Dewan
b. DKPP, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
c. KPU, Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi
d. DKPP, KPU dan Mahkamah Konstitusi
e. KPU, Bawaslu, dan DKPP

Kunci Jawaban: E